Berita

DPRK Sahkan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017

July 24, 2018


DPRK Sahkan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017

Reporter MC Kota Subulussalam

Subulussalam, Info Publik-Dua Fraksi DPRK Subulussalam yakni Fraksi Sepakat Bersama dan Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Gedung DPRK Subulussalam, senin (23/7)

Pandangan Akhir Fraksi Sepakat Bersama yang dibacakan Heppi Sinaga dalam sarannya mengingatkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencari formula dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah tidak mencapai target, ungkapnya.

Terkait persoalan SDN Sigrun yang carut marut bahkan viral di medsos harus juga menjadi perhatian pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Ia pun meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SDN Sigrun untuk segera dimutasikan, harap Hepi Sinaga. Dalam kesimpulan akhir pandangan fraksi menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 menjadi Qanun.

Pandangan Akhir Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan yang dibacakan oleh H. Ajo Irawan menyorotii masalah yang sama yakni masalah SDN Sigrun. Senada dengan Fraksi Sepakat Bersama ia meminta agar permasalahan itu segera diselesaikan.

Dalam kesempatan itu juga Fraksi meminta agar pembangunan jalur dua di Kecamatan Sultan Daulat tetap dilanjutkan dan pembuatan bronjong sepanjang 1 km di Kampung Sukamaju. Dalam kesimpulan akhir pandangan fraksi menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 menjadi Qanun.

Menanggapi saran yang disampaikan oleh kedua Fraksi di DPRK Subulussalam Wakil Walikota Subulussalam Drs. Salmaza, MAP mengucapkan terima kasih atas saran yang disampaikan. terkait persoalan SDN Sigrun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran di APBK Perubahan 2018 atau APBK 2019. Kita akan melihat anggaran daerah yang tersedia, ucapnya.

Usai penyampaian tanggapan Wakil Walikota Subulussalam terhadap saran fraksi di DPRK, Ketua DPRK Subulussalam Hariansyah mengesahkan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 ditandai dengan penandatangan bersama Wakil Walikota Subulussalam dan Pimpinan DPRK Subulussalam. 

Sambutan Walikota Subulussalam H. Merah Sakti yang dibacakan oleh Wakil Walikota Subulussalam diakhir penutupan sidang paripurna mengatakan tepat pada tanggal 12 Juli yang lalu kami hadir disini dalam rangka menyampaikan rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017.

Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk dibahas bersama Pimpinan dan Anggota DPRK Subulussalam, ucapnya.

Setelah perjalanan panjang pembahasan bersama terhadap rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna penutupan.

Walikota Subulussalam H. Merah Sakti katakan, melihat dari proses yang telah dilalui selama ini tergambar kepada kita bahwa pembahasan rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 ini tentunya tidaklah mungkin dapat selesai tanpa adanya kerja keras dan konsolidasi tim yang dilandasi semangat kerjasama yang baik antara DPRK Subulussalam sebagai lembaga legislatif dengan pihak kami sebagai lembaga esekutif.

Atas nama Pemerintah Kota Subulussalam, Walikota Subulussalam menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada semua pihak terutama kepada badan anggaran legeslatif dan seluruh anggota dewan serta tim anggaran esekutif yang sudah bekerja keras, ungkap Sakti.

Termasuk juga ucapan terima kasih kepada insan pers dan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah berkenan mengikuti sekaligus menginformasikan jalannya pembahasan rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2017 ini kepada masyarakat,

Selama proses persidangan berlangsung terutama melalui pandangan umum yang disampaikan dua fraksi dewan kami menyimak banyak masukan dan saran dari dewan yang terhormat untuk kesempurnaan kebijakan pembangunan di Kota Subulussalam di tahun mendatang.

oleh karena itu untuk terhadap seluruh masukan, saran dan pendapat dewan yang terhormat kami mintakan kepada seluruh Kepala SKPK agar dapat menjadi perhatian kita bersama untuk dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, tutur Walikota.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Dandim 0118/Subulussalam, Kepala Makamah Syariah Aceh Singkil, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil, Wakil Ketua MPU Kota Subulussalam, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Para Asisten, Kepala SKPK, Ketua KIP, Ketua MPD, para Camat, Ketua DPW Partai Hanura Kota Subulussalam.

 

Berita Lain


Data Informasi Publik

Links

Artikel



Add Comment