Wakil Walikota Buka Workshop Multistakeholder Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Reporter MC Kota Subulussalam

Subulussalam, info Publik- Edy Yurisman, ST, MT Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Subulussalam dalam rilisnya yang diterima jurnalis menyebutkan Wakil Walikota Subulussalam Drs. Salmaza, MAP membuka kegiatan workshop Multistakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam (PSDA) berbasis lanskap Kota Subulussalam Aceh.

Bertempat di aula Bappeda Kota Subulussalam sejumlah pegiat atau komunitas pencinta alam, LSM, organisasi jurnalistik dan unsur lainnya mengikuti Workshop tersebut, rabu (7/4/2021).

Narasumber dari unsur pemerintah adalah Edy Yurisman, ST, MT (Kepala Bidang Perencanaan dari Bappeda, dari ahli yakni Prof. Dr. Mahidin, ST. MT (Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam – PPLH-SDA, Universitas Syiah Kuala.

Dari Perwakilan NGO/LSM yakni  Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP), narasumber dari perusahaan adalah Musim Mas (Perusahaan/Buyer) dan Nurul Akmal, SE, MM (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB  mewakili perempuan.

Dikatakannya bahwa Kota Subulussalam memiliki komoditas unggulan pada sektor perkebunan yaitu tanaman kelapa sawit dan karet. Komoditas unggulan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian bagi masyarakat dan daerah Kota Subulussalam.

Saat ini total luasan kebun kelapa sawit di Kota Subulussalam sekitar 11.529 ha atau 25,68 ?ri luas total Kota Subulussalam (139.100 ha) dengan produksi 35.729 ton/tahun., pungkasnya.

Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan Indonesia saat ini sekaligus prioritas pembangunan dalam pembangunan nasional dan daerah, selain itu sawit penyumbang devisa negara terbesar.

Ketergantungan masyarakat global terhadap minyak nabati dari kelapa sawit juga sangat tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yang secara produktivitas dan efisiensi lahan menunjukan bahwa kelapa sawit lebih unggul dari komoditi penghasil minyak nabati lainnya.

Sebagai komoditas global, sawit mendapat perhatian dari konsumen dan masyarakat internasional yang kian hari semakin peduli dengan produk yang ramah lingkungan dan sosial (ekosistem, kemasyarakatan  dan  ketenagakerjaan).

Untuk  meningkatkan daya  saing produk unggulan di pasar yang lebih luas, pemerintah pusat maupun daerah membuat beberapa strategi dengan berkolaborasi dengan pihak pengusaha, masyarakat, serta stakeholder terkait.

Sehingga tercipta semangat kolaborasi multipihak untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Sustainable Development) dan narasi positif bagi pemerintah pusat dan daerah, ucapnya.

Lanjunya, selain pada sektor perkebunan, Kota Subulussalam juga memiliki potensi pada sektor kehutanan baik untuk kepentingan konservasi/perlindungan maupun produksi.

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di Kota Subulussalam mencapai 36.369,15 ha atau sekitar 26,15 ?ri total luas Kota Subulussalam dengan rincian yaitu Kawasan Hutan Lindung seluas 19.025,06 ha (13,68%),  

Kawasan  suaka  alam  dan pelestarian alam seluas 4.735,50  ha (3,40  %),  kawasan  hutan produksi tetap seluas 10.583,83 ha (7,61 %), dan kawasan hutan produksi dapat dikonversi seluas 2.025 ha (1,46 %).2

Upaya kolaborasi para pihak untuk menjaga dan melindungi kawasan hutang lindung dan kawasan suaka alam dan pelestarian alam (termasuk didalamnya kawasan suaka margasatwa rawa Singkil dan Kawasan Ekosistem Leuser) saat ini menjadi tantangan bersama untuk dikelola guna mendukung kelestarian ekosistemnya bagi manusia serta sumberdaya alam (SDA) baik di dalam maupun disekitarnya, imbuhnya.

Perencanaan penggunaan lahan yang baik akan menjamin keseimbangan antara perlindungan aspek lingkungan, ekologis dan sosial,  dengan hak guna dan pengelolaan bagi penduduk lokal, para pelaku usaha dan pemerintah.  

Upaya ini tentu tidak akan terlaksana  maksimal  tanpa partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan yang relevan dari berbagai instansi pemerintah (di  tingkat  Kabupaten, Kecamatan  dan Desa), termasuk dari  perusahaan,  LSM  (lokal  dan regional), dan masyarakat.

Proses kerjasama multi pihak, yang berjalan secara partisipatif dan kolaboratif sangat potensial menghadirkan komitmen jangka panjang terhadap pelaksanaan rencana penggunaan lahan yang dibuat, ungkapnya.

Menurutnya, Pemeritah Kota Subulussalam terus berupaya dan berkomitmen untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan visi pemerintah Kota Subulussalam untuk menjadi daerah yang damai, mandiri, sejahtera, dan islami.

Untuk itu Pemerintah Kota Subulussalam bekerjasama dengan Earthworm Foundation (EF) mengadakan kegiatan Workshop Multistakeholder “ Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lanskap”, yang target utamanya mendiskusikan tantangan dan peluang PSDA di Kota Subulussalam,.

Dengan cara mempertemukan para stakeholder PSDA dari berbagai latar belakang di dalam satu ruangan. Kemudian memberikan kebebasan untuk berbagi ide, pandangan dan pendapat, dengan semangat saling menghargai dan menghormati diharapkan, melalui workshop ini akan didapatkan komitmen dan kesepakatan tentang upaya-upaya partisipatif dan kolaboratif berbasis lanskap dalam mengatasi kendala PSDA di Subulussalam, tuturnya.